Tanamonews.com, Padang | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar pembahasan intensif terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024. Pembahasan ini menjadi momentum evaluasi kinerja pemerintah kota selama setahun terakhir sekaligus mengukur pencapaian visi dan misi yang diusung oleh Wali Kota sebelumnya, Hendri Septa dan Wakil Wali Kota Ekos Albar.
Evaluasi ini juga menjadi pijakan bagi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir dalam merancang kebijakan ke depan. Pembahasan yang berlangsung sejak 11 hingga 14 Maret 2025 dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) IV bersama mitra kerja terkait. Ketua Pansus IV sekaligus Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, H. Iskandar, menekankan bahwa evaluasi ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga menjadi kesempatan untuk merefleksikan janji-janji kampanye yang telah diusung sebelumnya.
“Beberapa program memang telah berjalan dengan baik, namun
ada juga yang masih membutuhkan perhatian lebih. Evaluasi ini akan menjadi
bahan penting bagi pemerintahan baru dalam mengoptimalkan kebijakan lima tahun
ke depan,” ujar H. Iskandar, Jumat (14/3/2025).
Salah satu perhatian utama dalam pembahasan LKPJ kali ini adalah sektor pendidikan, terutama kesejahteraan guru honorer. H. Iskandar menegaskan bahwa masih ada guru honorer yang menerima gaji sangat rendah, bahkan hanya Rp250 ribu per bulan, dengan pencairan yang sering terlambat hingga 3-4 bulan. “Ini tidak bisa dibiarkan. DPRD berkomitmen memperjuangkan kenaikan gaji guru honorer agar mereka lebih termotivasi dalam mendidik generasi muda,” tegasnya.
Selain pendidikan, DPRD juga menyoroti sektor pariwisata,
yang menjadi andalan ekonomi Kota Padang. Menjelang libur Lebaran, kunjungan
wisatawan diprediksi meningkat, sehingga DPRD menekankan perlunya peningkatan
fasilitas wisata, termasuk kebersihan, keamanan, serta labelisasi makanan di
destinasi wisata. “Jangan sampai ada lagi pungli di objek wisata atau harga
kuliner yang melambung tinggi. Dinas terkait harus melakukan pengawasan ketat
agar wisatawan merasa nyaman,” ujar Iskandar.
Meski ada berbagai catatan evaluasi, DPRD juga mengapresiasi sejumlah pencapaian positif Pemerintah Kota Padang di tahun 2024, antara lain:
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 83,98 (2023) menjadi 84,34 (2024), tertinggi di Sumatera Barat.
- Angka harapan hidup meningkat dari 74,94 tahun menjadi 75,20 tahun.
- Angka harapan lama sekolah naik dari 16,56 tahun menjadi 16,57 tahun.
- Penurunan angka stunting dari 24,2% (2023) menjadi 17,29% (September 2024).
- 2.888 penyandang disabilitas menerima manfaat dari program kesejahteraan sosial.
- Pembangunan Pasar Raya Fase VII selesai dan berfungsi penuh, mendukung perekonomian masyarakat.
- Total investasi yang dihimpun mencapai Rp3,65 triliun, menunjukkan peningkatan daya saing ekonomi daerah.
Anggota Pansus IV, Muhammad Khalidi Al Khair, menambahkan
bahwa meskipun ada banyak pencapaian positif, pengelolaan inflasi masih menjadi
tantangan yang harus diperhatikan ke depan. Saat ini, inflasi Kota Padang
berada dalam kisaran 0,87% hingga 3,45%, sementara upaya penurunan angka
kemiskinan dan peningkatan investasi tetap menjadi prioritas.
DPRD Kota Padang juga membahas program BPJS Kesehatan Gratis, yang memberikan layanan rawat inap, rawat jalan, pemeriksaan laboratorium, dan layanan medis lainnya bagi masyarakat. DPRD memastikan bahwa bagi peserta mandiri yang memiliki tunggakan, BPJS tetap bisa aktif dalam keadaan darurat, dengan jaminan bahwa pemerintah akan menanggung tunggakan tersebut.
Ketua DPRD Kota Padang sekaligus Koordinator Pansus IV, Muharlion, menekankan pentingnya transparansi dalam tata kelola pemerintahan. “LKPJ ini adalah bentuk pertanggungjawaban Pemko Padang dalam mewujudkan pemerintahan yang amanah, bersih, dan melayani, sesuai dengan visi Padang Amanah yang diusung Wali Kota Fadly Amran,” tegasnya.
Meskipun pembahasan LKPJ 2024 belum menghasilkan kesimpulan
final, DPRD menegaskan bahwa evaluasi ini menjadi acuan penting dalam
merumuskan kebijakan ke depan.“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan
yang diambil benar-benar berdampak positif bagi masyarakat, bukan sekadar
pencapaian angka semata,” tutup H. Iskandar.
Hadir dalam pembahasan ini antara lain Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Ketua Komisi IV H. Iskandar, Wakil Ketua Rustam Efendi, Sekretaris Erianto, serta anggota DPRD lainnya, termasuk H. Mulyadi Muslim, H. Hendrizal, Dewi Susanti, Donal Ardi, M. Fautiaz Fauzi, H. Rusdi, M. Khalidi Al Khair, Irwandi, dan Erismiarti.
DPRD Kota Padang berharap pemerintahan di bawah kepemimpinan
Fadly Amran dan Maigus Nasir dapat terus mendorong pembangunan Kota Padang yang
lebih maju, sejahtera, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (Adv)
0 Komentar