Tim Pengabdian UNP Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Nagari dan Pemangku Kepentingan untuk Kebijakan Publik yang Lebih Berkualitas

Tanamonews.com, Padang - Sebagai wujud kontribusi nyata Universitas Negeri Padang (UNP) dalam pengembangan masyarakat, Tim Pengabdian Masyarakat UNP yang dipimpin oleh Dr. Zikri Alhadi, S.IP, MA, bersama anggota tim Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si., dan Dr. Hasbullah Malau, S.Sos., M.Si., melaksanakan Program Pengembangan Nagari Binaan di Nagari Singguliang, Lubuk Alung, Kabupaten Pesisir Selatan.

Kegiatan yang digelar Jumat (23/8/2024) yang lalu dibuka secara resmi oleh Wali Nagari Singguliang, Lubuk Alung, yang dalam Perayaannya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Tim Pengabdian Masyarakat UNP. Ia berharap program ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan karena Nagari sangat membutuhkan pendampingan dari para ahli yang berasal dari perguruan tinggi.

Zikri dalam keterangan tertulis yang diterima Humas UNP, Senin (9/9/2024) mengungkapkan bahwa program yang mengusung tema “Kebijakan Permusyawaratan Nagari: Solusi Untuk Permasalahan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik” bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Nagari, Badan Musyawarah Nagari, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang berkualitas. “Diharapkan, kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan solusi efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari,” paparnya

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dalam program ini, beberapa rancangan kebijakan dan regulasi yang diusulkan antara lain kebijakan tentang Izin dan Ketentraman di Nagari, pengelolaan sampah, serta penguatan Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BUMDes/BUMNag). Tim Pengabdian UNP memberikan pelatihan terkait penyusunan kebijakan dan regulasi secara partisipatif serta deliberatif, sekaligus melakukan pendampingan dalam proses penyusunan regulasi tersebut agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Rancangan regulasi ini nantinya akan dibahas oleh Wali Nagari bersama Badan Musyawarah Nagari setempat hingga mencapai kesepakatan dan pengesahan oleh kedua belah pihak, sehingga dapat menjadi produk kebijakan resmi yang solutif dan berdampak positif bagi masyarakat,” tambahnya.