Tanamonews.com - Ketua Hanura Sumbar Febby Dt Bangso mulai gerah atas tidak bergemingnya Supardi, ketua DPRD Sumbar atas suara desakan pro keterbukaan untuk menuntaskan seleksi akhir Komisi Informasi Sumbar.
Febby Dt Bangso tidak menyerah, kali ini FDB sapaan akrab tokoh publik ini meminta KPK RI turun tangan memeriksa Ketua DPRD Sumbar atas dugaan buang-buang percuma uang rakyat.
"Saya tidak punya kepentingan dalam hal Komisi Informasi Sumbar itu, kepentingan saya kesinambungan terhadap keterbukaan informasi publik dan peringatan kepada DPRD jangan mudah buang-buang uang rakyat,"ujar Dt Febby, Sabtu (16/12/2023) kepada wartawan.
Menurut Datuk Febby publik tahu berapa uang APBD Sumbar disiapkan untuk rekruitmen, seleksi, bayar honor panitia seleksi, studi banding.
"Perkiraan saya bisa lebih Rp 250 juta, sudah ditahap akhir kok menjadi begini, itu kan sama artinya buang percuma uang rakyat,"ujar Dt Febby.
Untuk itu kata Dt Febby, KI Sumbar periode berikut harus diselamatkan. "Saya minta KPK atau Kejaksaan maupun Kepolisian, atau inspektorat untuk memeriksa Ketua DPRD Sumbar, Supardi.
Apalagi, komisioner periode lalu telah berakhir. Sebagai lembaga yang mengusung keterbukaan informasi dan transparansi publik ini, malah tak transparan dalam rekrutmennya.
Ini, preseden buruk. Febby Dt Bangso mendesak agar pihak pihak terkait baik eksekutif maupun legislatif untuk berjelas jelas.*
0 Komentar