Bukittinggi, Tanamonews.com - Guna mengantisipasi dan menekan angka pengangguran di Sumatera Barat, Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas gencar memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pelatihan vokasi dan pemagangan. Kali ini sosialisasi yang dihadiri langsung Legislator RI, Ade Rezki Pratama, dipusatkan di aula pelatihan penyuluhan kehutanan dan pertanian di Bukittinggi, Senin 27 November 2023.
Legislator RI memaparkan bahwa DPR RI dan Kementerian tenaga kerja (Kemnaker) menggelar sosialisasi vokasi atau bekal keterampilan dan keahlian bagi pencari kerja untuk mengatasi angka pengangguran Sumatera Barat khususnya di Kota Bukittinggi.
"Program Vokasi adalah program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan ketrampilan di bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara global," kata Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama.
Ia menyebut Sumatera Barat melalui data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat menjadi daerah ke-delapan dari 10 provinsi yang memiliki tingkat pengangguran di atas rata-rata nasional, dan 24 provinsi di bawah rata-rata.
"Dengan skor 5,9 persen, artinya Kota Bukittinggi dan daerah lainnya di Sumatera Barat memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi, ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama dalam memberikan solusi, salah satunya pelatihan vokasi dan pemagangan yang difasilitasi Kemnaker," kata Ade.
Ia mengatakan saat ini begitu banyak kendala dalam dunia kerja dengan banyaknya lulusan ataupun sarjana yang setiap tahunnya berebut lowongan pekerjaan.
"Jangan berkecil hati, jadikan motivasi untuk terus berusaha, kami mengajak mitra dari Kemenaker untuk mencarikan solusi, semua butuh proses, harus dikejar dan modal, vokasi menjadi pembeda untuk berkompetensi, sesuai dengan visi misi Kota Bukittinggi Hebat," kata dia.
Sementara itu, Subkoordinator promosi kerjasama dan pemagangan Kemnaker, Asep Mirwan menyampaikan bahwa Kemnaker mendorong pelatihan vokasi berbasis desa yang terus diperluas agar akses peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) kompeten yang merata di setiap daerah dapat terwujud.
"Pemagangan dalam dan luar negeri memberikan pengalaman riil, uji kompetensi melalui balai pelatihan kerja yang kini disebut Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP)," kata Asep.
Ia mengungkap ada beragam paket keterampilan yang disediakan oleh balai pelatihan kerja dengan keunggulan durasi pembelajaran yang tidak lama dan input peserta tidak dibatasi usia serta inklusif untuk semua kalangan.
"Unit direktorat akan menyeleksi alumni balai latihan kerja untuk memudahkan mendapatkan kemudahan di dunia kerja, ada 21 pelatihan yang disiapkan untuk kebutuhan dunia industri," pungkasnya.
Berdasarkan data Trading Economy, Indonesia adalah negara dengan tingkat pengangguran tertinggi kedua di Asia Tenggara tahun ini. Tercatat, tingkat pengangguran di dalam negeri mencapai 5,4 persen pada Februari 2023.
BPS juga mencatat, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,99 juta orang pada Februari 2023, berkurang sekitar 410 ribu orang dibanding Februari 2022.
Ditjen Binalavotas melakukan berbagai upaya konkrit dan akses pelatihan untuk meningkatkan daya saing dan melindungi tenaga kerja diantaranya, Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan/ter-PHK dengan memberikan manfaat antara lain: uang tunai, akses informasi pasar kerja, pelatihan kerja.
Program Kartu Prakerja yang merupakan program pengembangan kompetensi kerja (up-skilling) yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, daya saing, produktivitas dan mengembangkan kewirausahaan.
E-Training Kemnaker, yang merupakan pelatihan yang terselenggara ,bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memberi akses peserta ke layanan ketenagakerjaan lainnya. Pelatihan ini dapat diakses secara inklusif termasuk untukpencaker, pekerja ter-PHK, dan pekerja.
Terakhir, upaya yang dilakukan yaitu Pelatihan Berbasis Kompetensi & Sertifikasi di BLK UPTP/UPTD, BLK Komunitas, dan LPK Swasta yang diselenggarakan secara gratis dan berlaku secara inklusif untuk para pencaker, pekerja ter-PHK, dan pekerja yang berada dalam kelompok usia produktif (154.169 orang/2023).
Sosialisasi dihadiri Camat Guguk Panjang, Lurah Se kecamatan Guguk Panjang, Forkopimca, dan tokoh masyarakat. (Dina)
0 Komentar