Agam, Tanamonews.com - Komisi IX DPR RI bersama Balai Besar POM di Padang dorong pelaku UMKM di Kabupaten Agam, khususnya Kecamatan Banuhampu untuk memasarkan produk mereka tidak hanya di daerah, namun juga menembus pasar Ekspor. Untuk itu, butuh pendampingan khusus dari BBPOM agar produk yang dihasilkan dapat berdaya saing.
Hal itu disampaikan anggota komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama, saat menghadiri kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi Informasi Dan Edukasi Bersama Tokoh Masyarakat, di aula pondok pesantren Sumatera Thawalib Parabek, Jum'at 3 November 2023.
Untuk menembus pasar internasional dan global, dibutuhkan pembinaan dan pendampingan khusus, agar pelaku UMKM tidak menemukan kendala nantinya dilapangan. Suksesnya masyarakat dalam mengelola usaha mereka akan berdampak terhadap roda perekonomian.
Legislator RI itu juga menyampaikan, kegiatan K.I.E ini juga menjadi salah satu upaya Komisi IX DPR RI dan BBPOM untuk meningkatkan wawasan masyarakat dalam memilih produk aman. Ia menghimbau masyarakat cerdas sebelum membeli, bahan pangan olahan, kosmetik, obat obatan dan obat tradisional.
Camat Banuhampu, Susi Karmila As SH, menerangkan, dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menuntut Badan POM untuk segera memperkuat lembaganya.
Penguatan tersebut dilakukan melalui perubahan struktur organisasi dengan menyesuaikan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Perpres tersebut, terlebih pengawasan obat dan makanan bersifat strategis karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.
Salah satu upaya itu dilakukan balai besar POM di Padang melalui kegiatan K.I.E. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat. Karena narasumber yang hadir menerangkan bagaimana menjadi konsumen cerdas dengan mengenali apa saja zat berbahaya yang ada di dalam makanan, kosmetik dan obat.
Kepala Balai Besar Pom di Padang diwakili PFM Madya Substansi Informasi dan Komunikasi, Linda Gusrini Fadri SSi Apt, M.Farm, menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
Badan POM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala balai POM di Payakumbuh Bapak Iswadi S.Farm Apt, menambahkan Dalam melakukan pendaftaran produk pangan olahan, ada beberapa persyaratan yang dibutuhkan diantaranya Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir penilaian mandiri khusus produsen pangan olahan risiko menengah dan tinggi.
Pelaku usaha pangan olahan terkadang mengalami kesulitan dalam penyiapan dokumen tersebut. Kesulitan yang dialami pelaku usaha dapat disebabkan pengetahuan yang kurang memadai terkait keamanan pangan yang dibutuhkan dalam pembuatan dokumen tersebut, tambahnya.
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui K.I.E turut dihadiri, Kapolsek, Danramil, Kepala KUA Banuhampu, Pimpinan Pondok Pesantren Sumatera Thawalib Parabek H.M Zaki Munawar Lc, Kepala Puskesmas dr Herlina.
K.I.E yang diikuti 500 orang peserta ini juga dihadiri Wali Nagari dan Ketua Bamus Nagari Ladang Laweh, nagari Sungai Tanang, Pakan Sinayan, Cingkariang, Padang Lua, Kubang Putiah dan nagari Taluak ampek suku. (Dina)
0 Komentar