PADANG – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Padang, Elly Thrisyanti menilai capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2019 sangat jauh dari harapan. Pasalnya, realisasi dari target yang ditetapkan hanya berkisar pada angka 60 persen.
Tanamonews | “Tercapai hanya sekitar 60 persen. Itu kan cukup miris kita dengan kondisi seperti itu. Apalagi pada 2020, lebih parah lagi karena adanya pandemi. Kita bisa melihat, pandemi ini juga berdampak,” ungkapnya, Kamis (18/6).
Elly melihat, khusus untuk tahun 2019, prestasi yang kurang bagus dari Pemerintah Kota tentang capaian PAD tersebut.
“Sudah kita rapatkan dengan beberapa OPD penghasil PAD. Tentu di sini kita perlu follow up. Untuk apa kita bicara saja, kalau terusannya tidak ada seperti apa?” ungkapnya.
“Bobot pekerjaan yang paling bagus itu adalah forwad-nya. Forwad-nya kedepan seperti apa? Follow up-nya kedepan seperti apa? Kami berharap kepada pemko menindaklanjuti, karena nanti akan rekomendasi dan Perda terkait LKPD ini. Tentu kami berharap tak hanya sekedar keluar saja, terus didiamkan. Harus ada follow up, karena berbicara ke 45 anggota dewan ini atas nama 1 juta warga Kota Padang,” jelasnya.
Dikatakan Elly, ada beberapa titik yang perlu penanganan lebih serius, seperti parkir. Pada sektor parkir diharapkan pendapatan cukup besar, tapi kenyataannya targetnya hanya segitu-segitu saja.
“Kita perlu kajian mendalam dari pemko, sebenarnya kemampuan Kota Padang mendapatkan uang itu seperti apa? Kita belum pernah dapat kajian itu,” ungkap Elly.
Jika ada kajian tersebut, kata Elly, dalam penetapan pendapatan dalan APBD, maka tentu sesuai dengan yang mampu diraih dan dicapai.
Elly mencontohkan berkurangnya pendapatan di Bapenda dengan tidak adanya reklame rokok karena penerapan kawasan tanpa rokok (KTR). Mestinya, kata Elly, Bapenda melakukan inovasi dan mencari peluang lain, seperti mengupdate jumlah rumah yang ada di Kota Padang, sehingga potensi PBB dapat ditingkatkan.
“Kita berharap kepada OPD penghasil PAD, teruslah melakukan inovasi, teruslah mencari peluang untuk peningkatan pendapatan, sehingga tidak timbul lagi alasan-alasan klasik seperti itu,” pungkasnya. (*)
0 Komentar