Tanamonews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dilakukan kalkulasi lengkap detail mengenai pelemahan ekonomi global, termasuk akibat merebaknya virus korona yang terjadi pada awal tahun ini dan diterbitkan pada tahun 2021.
Defisit memutar perdagangan dan transaksi berjalan pada tahun 2021 harus semakin turun. Untuk itu, perlu diberikan prioritas pengembangan industri substitusi penting, melanjutkan kebijakan bioenergi ke program B40-B50, serta langkah-langkah terobosan dalam rangka meningkatkan lifting minyak.
“Rancangan fiskal 2021 harus mampu mengatasi berbagai risiko yang mungkin muncul dan mampu melindungi ekonomi negara dari gejolak ekonomi global,” ujar Presiden Jokowi, kompilasi yang disetujui oleh Komisi Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2020 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, di Kantor Presiden, Senin (9/3).
Presiden juga memberikan bantuan fiskal, 2021 harus dapat memberikan stimulus, meningkatkan daya saing ekonomi nasional, nilai tambah serta mendorong pemerataan pembangunan. Daya tarik investasi juga harus ditingkatkan agar bisa membuka lapangan kerja baru.
Insentif bagi industri manufaktur juga harus diberikan, terutama yang diberikan dengan industri padat karya. Hilirisasi industri harus terus didukung, termasuk di kawasan Indonesia Timur.
“Penguatan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah harus dilakukan sehingga mampu naik kelas, masuk dalam rantai pasokan nasional maupun rantai pasokan global. Saya meminta juga memberikan perhatian khusus pada program KUR (Kredit Usaha Rakyat), program Mekaar, program UMi dan juga pada program Bank Wakaf Mikro, ”tambah Jokowi.
Penguatan SDM yang unggul melalui program pendidikan, kesehatan, pelatihan melalui kartu prakerja dan pengentasan kesejahteraan, juga harus terus dilakukan.
Dalam kesempatan ini, Presiden juga mengatakan, meski menghadapi tekanan global, namun Indonesia harus tetap optimis. “Membelanjakan ekonomi kita di tahun lalu 2019 diterima 5,02%, pertumbuhan ini cukup baik di tengah-tengah pertimbangan global dan pembaharuan yang sudah terjadi di beberapa negara.
Saya yakin dengan reformasi struktural yang terus kita jalankan secara menyeluruh, nanti terfokus setelah ada Hukum Omnibus Cipta Kerja dan Hukum Omnibus Perpajakan, ini akan menciptakan momentum baru bagi pertumbuhan ekonomi negara kita, ”katanya.
Ratas dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Marves Luhut B Pandjaitan, Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPapp / Ketua Suharso Monoarfa, Menhan Prabowo Subianto, Menkumham Yasonna M Laoly, Mendikbud Nabil Makarim, Mendag Agus Suparmanto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sosial Juliari P Batubara, Menristek / BRIN Bambang Brodjonegoro, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. (1n*Tw)
0 Komentar